Monday, April 16, 2012

Kondisi Geologi DAS Kelara, Kab. Jeneponto

Berbicara tentang geologi tidak terlepas dari masalah keadaan tanah dan batuan. Tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan. Karakteristik tanah dan sebaran jenisnya dalam DAS sangat menentukan besarnya infiltrasi limpasan permukaan (overland flow) dan aliran bawah permukaan (subsurface flow).
Jenis tanah yang dominan di kabupaten ini adalah Alluvial, Gromosal, Mediteren, Lotosal, Andosil dan Regonal. Sesuai dengan kondisi iklim, topografi dan jenis tanah tersebut, Kabupaten Jeneponto memproduksi padi di areal persawahan (tadah hujan) dan tegalan atau ladang. Beberapa tanaman palawija yang dihasilkan di tanah tegalan antara lain seperti Jagung, Ubi Jalar, Ubi Kayu (singkong), Kacang Tanah, Kacang Kedele, dan Kacang Hijau.
Berdasarkan peta geologi lembar ujung Pandang (Rab Sukamto, 1982) maka batuan penyusun DAS Kelara terdapat enam jenis formasi batuan. Di bagian utara DAS terdiri dari batuan basal dan batuan vulkanik tersier. Daerah ini adalah kaki gunung Lompobattang yang merupakan hulu sungai Kelara. Di bagian tengah DAS didominasi oleh batuan gunung api Baturape-Cindak dan formasi batuan Salokalupang. Batuan Vulkanik yang berumur kuarter dan batuan sedimen yang juga berumur kuarter tersebar di bagian tengah dan di sebelah selatan DAS yang merupakan daerah hilir sungai.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Pemprov, telah menetapkan lima kabupaten yang dua diantaranya masuk dalam wilayah DAS Kelara yakni Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng masih rawan longsor. Kabupaten Jeneponto bahaya longsor ditemukan pada kecamatan Kelara. Terkait masalah longsor, ada beberapa yang harus diwaspadai di dua kabupaten tersebut, antara lain, gerakan tanah, batuan, curah hujan, kelerengan, tutupan lahan,dan patahan (Amriani,2008).
Bencana gerakan tanah longsor dan retakan tanah yang terjadi di daerah tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, batuan membentuk lereng berupa klastika kasar gunung api yang berdiri dari breksi, konglomerat dan tufa. Batuan tufa yang telah lapuk menjadi lempung pasiran hingga pasir lempungan berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous dengan ketebalan tiga sampai empat meter dan dibagian bawahnya berupa tufa yang dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah. Penyebab utama terjadi bencana gerakan tanah adalah konstruksi alami lapis luar pegunungan itu yang memang rapuh, sebagaimana diungkapkan di atas. Struktur geologis dan geomorfologis strato-vulkanic Lompobattang itulah yang diharapkan untuk dipertimbangkan sebagai penyebab utama. Karena jika tidak demikian, maka solusi yang ditawarkan oleh para pemegang kekuasaan/penentu kebijakan untuk mengantisipasi bencana berikutnya mungkin hanyalah tertuju pada masalah penggundulan hutan.

Saturday, April 14, 2012

Subsistem Hidrologi DAS Kelara, Kab. Jeneponto

Aliran sungai lebih ditentukan oleh tingkat curah hujan daripada oleh proses hidrologi lainnya yang dipengaruhi oleh DAS. Aspek utama yang termasuk dalam aliran sungai adalah total hasil air tahunan, keteraturan aliran, frekuensi terjadinya banjir pada lahan basah, dataran aluvial dan ketersediaan air pada musim kemarau (Noordwijk dkk, 2004). Untuk menjaga aspek ini dapat dilakukan dengan memelihara tutupan lahan oleh pohon dengan segala bentuknya berupa hutan alami atau pohon yang dibudidayakan dan lain sebagainya.
Pengaruh tutupan pohon terhadap aliran air dalam bentuk (Noordwijk dkk, 2004):
1. Intersepsi air hujan. Selama hujan, tajuk pohon dapat mengintersepsi dan menyimpan sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air (waterfilm) pada permukaan daun dan batang yang selanjutnya akan mengalami evaporasi sebelum jatuh ke tanah.
2. Daya pukul air hujan. Vegetasi dan lapisan seresah melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung tetesan air hujan yang dapat menghancurkan agregat tanah, sehingga terjadi pemadatan tanah. Hancuran partikel tanah akan menyebabkan penyumbatan pori tanah makro sehingga menghambat infiltrasi air tanah, akibatnya limpasan permukaan akan meningkat.
3. Infiltrasi air. Proses infiltrasi tergantung pada struktur tanah pada lapisan permukaan dan berbagai lapisan dalam profil tanah. Struktur tanah juga dipengaruhi oleh aktivitas biota yang sumber energinya tergantung kepada bahan organik (seresah di permukaan, eksudasi organik oleh akar,dan akar-akar yang mati).
4. Serapan air. Faktor–faktor yang mempengaruhi jumlah serapan air oleh pohon adalah fenologi pohon, distribusi akar dan respon fisiologi pohon terhadap cekaman parsial air tersedia.
5. Drainase lansekap. Besarnya drainase suatu lansekap (bentang lahan) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kekasaran permukaan tanah, relief permukaan tanah yang memungkinkan air tinggal di permukaan tanah lebih lama sehingga mendorong terjadinya infiltrasi, tipe saluran yang terbentuk akibat aliran permukaan yang dapat memicu terjadinya aliran cepat air tanah (quick flow).
Karakteristik fisik DAS merupakan variabel dasar yang menentukan proses hidrologi pada DAS seperti terrain dan geomorfologi, pola pengaliran dan penyimpanan air sementara pada DAS, dapat membantu mengidentifikasi daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya persoalan DAS, serta perancangan teknik-teknik pengendalian yang sesuai dengan kondisi setempat.
Pola pengaliran dan penyimpanan air dalam DAS sangat dipengaruhi oleh karakteristik tanah, bahan induk (geologi), morfometri DAS dan penggunaan lahan. Karakteristik ini menentukan banyaknya air hujan yang dialirkan atau tertahan, kecepatan aliran, dan waktu tempuh air dari tempat terjauh sampai dengan outlet (waktu konsentrasi) yang berpengaruh pada kejadian banjir, baik banjir yang berbentuk genangan (inundasi) maupun banjir bandang pada DAS tersebut.
Kecamatan Kelara, terdapat potensi sumber air yang sebenarnya tersedia cukup melimpah untuk memasok keperluan pengairan dan kebutuhan air minum. Di wilayah DAS ini termasuk ke dalam salah satu cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Bantaeng yang meliputi hampir semua wilayah DAS Kelara. Beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Binamu, Bangkala dan Bangkala Barat terdapat alur sungai yang cukup besar dengan debit air memadai. Keberadaan sumberdaya air ini baru mulai dimanfaatkan pada periode tahun 1990-an khususnya untuk pasokan air minum di ibukota kabupaten. Akan tetapi di beberapa kecamatan lain yang letaknya diatas 100 m dari permukaan laut, pasokan air menjadi semakin sulit dan langka, sebagai akibat belum terbangunnya jaringan sekunder dan tersier keseluruh wilayah. Keberadaan tiga buah bendungan di sekitar wilayah Kecamatan Kelara sampai saat ini belum berarti banyak baik untuk keperluan pengairan maupun untuk memutar turbin listrik.
Ada beberapa kriteria dari fungsi DAS yang berhubungan dengan karakteristik lokasi dan aliran sungai, relevansinya dengan multi pihak yang tinggal di daerah hilir serta beberapa indikatornya. Karakteristik alami diantaranya curah hujan, jenis tanah, akar vegetasi alami sebagai jangkar tanah. Kriteria yang dijadikan patokan ditinjau dari segi transmisi air, pelepasan air secara bertahap, memelihara kualitas air, mengurangi longsor.
Sedangkan relevansi dengan pengguna dan pihak terkait lainnya Semua pengguna air, terutama masyarakat yang berada di daerah hilir adalah masyarakat yang tidak memiliki sistem penyimpanan air untuk ketersediaan air pada musim kemarau (water reservoir : misalnya danau, waduk, embung atau tandon air), masyarakat yang tidak memiliki sistem purifikasi, petani dan nelayan, masyarakat yang tinggal di kaki bukit yang berpotensi tinggi terjadi (tertimpa) aliran lumpur, banjir dan tanah longsor PLTA, sehubungan dengan umur paruh waduk. Ini dilihat dari indikator hasil air per curah hujan tahunan, Ketersediaan air selama musim kemarau, ketersediaan air bersih sepanjang waktu keberadaan jenis ikan tertentu, intensitas kejadian longsor biodiversitas dan bioindikator (adanya bentos, nimfa bangsa plekoptera dan lain-lain).
Salah satu faktor terpenting penyebab terganggunya fungsi hidrologi di kawasan DAS Kelara yang berujung terjadinya bencana alam adalah aktifitas manusia yang terus maningkat. Penebangan hutan ilegal, perambahan hutan untuk dijadikan kawasan perkebunan, penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan yang tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air atau yang melebihi daya dukungnya serta lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggar peraturan perundangan. Di samping itu, banyaknya perambahan kawasan hutan dan konservasi daerah resapan air di daerah hulu DAS menjadi perkebunan, yang menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan sangat menurun dan aliran air permukaan meningkat dengan drastis.
Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan kembali hutan yang rusak. Dengan mengadakan penghijauan, dan penanaman pohon serta mencegah timbulnya pembalakan liar. Departemen kehutanan telah melakukan tata guna hutan, dimana kawasan hutan ditata dalam tiga fungsi utama yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Pembagiannya ditentukan berdasarkan faktor curah hujan tahunan, jenis tanah dan kemiringan lereng. Sementara Kondisi alami seperti keadaan geologi, tanah, topografi dan curah hujan yang tinggi dibanyak DAS sangat rawan untuk terjadi tanah longsor dan banjir.

Friday, April 13, 2012

Masalah Sedimentasi DAS Kelara, Kab. Jeneponto

Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditranspor oleh media air, angin, es/gletser di suatu cekungan (Djauhari Noor, 2011). Akhir-akhir ini, persoalan seperti erosi, sedimentasi, longsor dan banjir pada DAS intensitasnya semakin meningkat. Persoalan-persoalan tersebut merupakan bentuk respon negatif dari komponen-komponen DAS terhadap kondisi curah hujan. Kuat atau lemahnya respon sangat dipengaruhi oleh karakteristik DAS baik secara fisik, maupun sosial ekonomi serta budaya masyarakatnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kerusakan hutan telah menjadi masalah serius di kawasan DAS. Hal ini tentu akan menyebabkan erosi, sedimentasi di sungai, waduk dan danau serta peningkatan peningkatan debit air sungai yang menyebabkan banjir di daerah tengah dan hilir DAS seperti yang terjadi di Waduk Kelara. Waduk tersebut telah menjadi salah satu sarana irigasi, kini kondisinya tidak kalah memprihatinkannya akibat sedimentasi. Pada musim penghujan saja, debit air di Waduk Kelara hanya satu meter dari kedalaman waduk yang mencapai 10 meter (Media Indonesia.com, edisi 13/02/2012)

Menurut Hallaf yang dikutip dari WALHI Sulsel, selama ini, solusi pemerintah hanya tertuju pada masalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan hanyalah sebahagian dari faktor penyebab tanah berlumpur dan batu-batu longsor, ditambahkan dengan jumlah curah hujan yang tinggi di lereng Lompobattang. Fakta membuktikan sejarah geologi/geomorfologi sebuah bentang alam yang telah terjadi pada perjalanan hidup waduk Kelara di Jeneponto. Sama seperti yang di alami oleh waduk Bili-Bili, ada dua fakta yang mengancam waduk Kelara yakni erosi dan longsor. Air sungai Kelara tidak akan pernah berhenti mengalir, mengerosi lapisan-lapisan tanah dan bebatuan di lereng Pegunungan Lompobattang. Luas DAS Kelara yang menjadi penadah air hujan (catchment area) bagi waduk Kelara tidak akan bisa menampung laju erosi yang ada. Air hujan yang mengalir di permukaan tanah itu kemudian berkumpul dan berkonsentrasi pada alur-alur anak sungai.

"Ini kerja alam, jangan hanya melihat curah hujan. Tapi kita harus melihat gravitasi. Dia akan berhenti kalau gunung ini sudah rata" (Abd. Hallaf Hanafie Prasad).

Kondisi muara sungai Kelara yang dipenuhi sedimen (bawah), dan endapan lumpur yang sudah bervegetasi (atas). (Sumber : Aryadi Nurfalaq, diambil 28 Maret 2012)

Masalah lain juga terjadi di daerah muara sungai Kelara. Akibat sedimentasi ini, muara sungai mengalami pendangkalan sehingga tidak dapat lalui oleh perahu nelayan (foto 2). Ini berdampak pada produktifitas petani dalam mencari tangkapan ikan. Efeknya masyarakat sekitar dalam mengkonsumsi hasil tangkapan ikan menjadi terbatas.

Friday, March 30, 2012

KONTRAK KARYA

AYAT 3 PASAL 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Bersumber dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang sakral itulah semua peraturan tentang pertambangan diderivaksikan. Secara bijaksana pula Pemerintah membuat penafsiran, bahwa “menguasai” tidaklah identik dengan “memiliki”. Penafsiran ini merupakan landasan penciptaan peraturan-peraturan di bidang usaha pertambangan Indonesia. Dalam sebuah diskusi di Sekretariat Negara sekitar sepuluh tahun yang alu, Pemerintah bertekad untuk mengurangi kesan (down tone) kepemilikan, dan sebaliknya mencuatkan kepentingan pemasukan negara, kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan dengan memakai aset yang dikuasai Negara.

Hasil tambang yang pertama kali diatur oleh Pemerintah adalah minyak bumi. Pada dasarnya, Pemerintah menerapkan konsep production sharing dalam pengelolaan sumberdaya minyak bumi Indonesia dengan kontraktor-kontraktor asing. Kurangnya pengalaman Pemerintah pada waktu itu dalam menangani kontrak-kontrak yang melibatkan perusahaan besar dari mancanegara, membuat Pemerintah memperlakukannya dengan penuh kewaspadaan. Salah satu hal yang dianggap “menakutkan” bagi pemerintah pada waktu itu adalah munculnya kekuatan tujuh perusahaan minyak raksasa yang dikenal dengan sebutan “The Seven Sisters”. Pada satu titik, “The Seven Sisters” ini, baik secara sendiri-sendir maupun beraliansi, bisa saja
mendikte Pemerintah dengan usulkan klausal-klausal perjanjian yang menguntungkan
mereka.

Untuk mencegah kemungkinan itu, Pemerintah menerapkan strategi merangkul perussahaan-perusahaan ekplorasi perminyakan berskala kecil (junior companies) untuk beroperasi di Indonesia. Asamera, misalnya, adalah salah satu perusahaan ekplorasi minyak pertama yang oleh Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina pada masa itu, diberi kontrak untuk melakukan eksplorasi di Indonesia. Asamera berhasil dan hingga kini masih eksis, bahkan telah men-transformasi-kan dirinya menjadi perusahaan minyak yang andal, tidak lagi sekadar yunior. Contoh perusahaan yang semula kecil dan kini telah berhasil di bidang perminyakan Indonesia adalah IIAPCO.

Kontrak pertambangan berdasarkan production sharaing itu hanya berlaku bagi komoditi minyak dan gas bumi, serta batubara. Batubara dimasukkan dalam klasifikasi yang sama karena fungsinya sebaga sumber energi. Untuk jenis-jenis mineral lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Pemerintah menerapkan sistem Kuasa Pertambangan (KP, hanya untuk pengusaha nasional),Dan Kontrak Karya (KK, hanya untuk perusahaan asing). Lahirnya Undang-Undang Pertambangan itu juga memberikan landasan yang lebih mantap bagi peningkatan operasi penambangan mineral. Pada 1952, misalnya, telah berakhir masa konsesi bagi perusahaan-perusahaan pertambangan Belanda yang melakukan penambangan timah di pulau-pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Sebelum lahirnya Undang-Undang Pertambangan, perusahaan tambang timah negara itu nyaris beroperasi di atas aturan-
aturan yang ad hoc, antara lain dengan Perpu 37.

Pembedaan sistem itu sebetulnya sangat berlandasan. Penambangan mineral jauh lebih tinggi risikonya dibandingkan penambangan minyak dan gas bumi. Perusahaan minyak, misalnya, cukup mengebor dua lubang – di Indonesia pada kedalaman 600-2000 meter, di tempat-tempat lain bisa sampai 3000 meter – dengan biaya sekitar AS$4 juta per lubang, untuk bisa memutuskan apakah terdapat cebakan ekonomis di kawasan itu. “Bahkan, bila tajam analisis seismiknya untuk menemukan oil trap atau gas trap di dalam perut bumi, dengan satu lubang pun sudah ketemu,” kata B.M.W. Siagian, seorang geolog kawakan yang kini memimpin PT Timah Investasi Mineral.

Perusahaan tambang mineral, sebaliknya, harus melakukan pengeboran sebanyak ratusan lubang sebelum bisa menarik kesimpulan tentang adanya cebakan ekonomis. Biaya pengeboran rata-rata mencapai AS$100 per meter, atau sekitar AS$25,000 per lubang. “Tergantung jenis batuan di mana mineralisasi ditemukan. Bisa mahal, bisa kurang mahal,” kata Siagian.

Perbedaan utama antara KPS (Kontrak Production Sharing) dan KK (Kontrak Karya) adalah bahwa KPS manajemen seluruh kontraktor asing ditengani oleh Indonesia, dalam hal ini Pertamina. Setiap perencanaan pengembangan harus disetujui Pemerintah. Untuk produk minyak, Indonesia memperoleh bagian 85%, sedangkan kontraktor memperoleh 15% sebagai upah. Untuk gas bumi, kontraktor memperoleh upah lebih besar, yaitu 30%.

Kuasa pertambangan yang terbanyak dikeluarkan Pemerintah antara tahun 1980 hingga 1987. tetapi, kemudian terbukti hampir tak ada perusahaan nasional penerima KP yang serius melakukan eksplorasi. Kebanyakan malah “memperjual-belikan” KP itu untuk keuntungan kilat. Sejak 1987 Pemerintah mulai selektif dalam pemberian Kuasa Pertambangan.

Pada prinsipnya Kontrak karya memberi jaminan hak untuk menambang bagi kontraktor yang berhasil menemukan cebakan mineral yang ekonomis. Prinsip yang kedua adalah apa yang dikenal di kalangan hukum sebagai lex specialis, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Karya itu tidak akan berubah selama masa berlakunya kontrak. Sekalipun aturan lex specialis ini juga berpotensi merugikan, tetapi ada garis besarnya ia justru memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Kontrak Karya merupakan sebuah conjunctive title (hak yang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh), mulai dari eksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga ke pemasaran.

Kontrak Karya – yang dibedakan pengaturannya dengan Kontrak Production Sharing – sebenarnya juga merupakan semacam pengakuan dari Pemerintah Indonesia terhadap tingkat kesulitan di sektor pertambangan mineral. Pada dasarnya Pemerintah baru mengundang pihak asing bila menganggap bahwa bangsa sendiri tak berani ambil risiko atau tak menguasai teknologinya.

Untuk memperoleh Kontrak Karya, kontraktor harus mengajukan aplikasi yang disertai surat keterangan bonafiditas dari Duta Besar Republik Indonesia di negara asalnya. Kemudian dilakukan perundingan tentang jangka waktu berlakunya Kontrak Karya dengan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan. Setelah tahap ini dilalui, rancangan kontrak diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dewan Perwakilan Rakyat. Atas rekomendasi DPR dan BKPM, kontrak diajukan kepada Presiden. Persetujuan Presiden diberikan dalam bentuk surat persetujuan yang sekaligus menunjukkan Menteri Pertambangan dan Energi untuk mendatangi Kontrak Karya. Seluruh proses ini sedikitnya memakan waktu satu setengah tahun. Karena waktu tunggu yang sangat panjang inilah Pemerintah biasanya mengeluarkan Izin Prinsip kepada kontraktor, disertai Surat Izin Penelitian Pendahuluan (SIPP) agar kontraktor sudah bisa melakukan berbagai pekerjaan persiapan sambil menunggu keluarnya Kontrak Karya.

Kontrak Karya Generasi I hanya diberikan kepada satu perusahaan, PT Freeport Indonesia Company, pada 1967 untuk memulai penambangan di Ertsberg, Irian Jaya. Hingga pertengahan 1997 Pemerintah telah mengalami daur Kontrak Karya sebanyak enam generasi, masing-masing dengan penyesuaian dan perubahan. Dalam Kontrak Karya Generasi I itu, Freeport diizinkan mengimpor seluruh peralatannya tidak dikenakan penjadwalan nasionalisasi saham, dan dengan masa konsesi 30 tahun.

Kontrak Karya Generasi II yang dikeluarkan antara 1973-1974 kepada 16 perusahaan – antara lain PT Inco yang melakukan penambangan nikel di Soroako, Sulawesi Selatan – telah memuat ketentuan-ketentuan tambahan. Dalam Kontrak Karya Generasi II ini kontraktor diwajibkan menjual 20% sahamnya ke bursa, serta 20% kepada Pemerintah Indonesia, dan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30%.

Kontrak Karya Generasi III – pada masa Prof. Dr. Mohamad Sadli menjadi Menteri Pertambangan – semakin berat mengikat. Barangkali itu juga terbukti dari sedikitnya perusahaan yang mengajukan aplikasi dan memperoleh Kontrak Karya. Hanya empat perusahaan yang mendapat Kontrak Karya Generasi III ini antara 1983-1984. Dalam Generasi III ini, sekalipun Pemerintah menghapus keharusan untuk menjual saham ke bursa, tetapi Pemerintah mengharuskan kontraktor asing memberikan 10% saham kepada mitra lokal. Generasi III ini juga mengatur pajak ekspor, di samping kenaikan pajak penghasilan menjadi 35%, sekalipun peraturan perpajakan saat ini hanya menetapkan pajak penghasilan sebesar 30%.

Sepinya peminat pada Kontrak Karya Generasi III itu kabarnya membuat Sadli meminta Redecon (biro riset milik Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo) melakukan kajian dan usul-usul perbaikan terhadap Kontrak Karya Generasi IV. Pada Kontrak Karya Generasi IV, Pemerintah Melunakkan kembali beberapa aturannya. Pihak asing kembali diizinkan menguasai 100% kepemilikan, namun secara bertahap setelah empat tahun berproduksi harus menyerahkan sebagian sahamnya kepada mitra lokal. Jumlah saham yang dilimpahkan kepada mitra nasional harus mencapai 51% pada usia produksi ke-20 tahun.

Peda Generasi V ditambahkan fasilitas tax holiday, dan pada Generasi VI yang baru dikeluarkan pada 1997 ditambahkan lagi ketentuan tentang Amdal (Analisis Mengenai dampak Lingkungan) serta royalti terhadap emas yang dihasilkan.

Sekalipun setiap generasi Kontrak Karya itu menunjukkan adanya reformasi kecil-kecilan, revisi terhadap Kontrak Karya tidak boleh menghilangkan ruang gerak untuk perundingan, karena pada dasarnya sebuah kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak. “Adanya revisi-revisi terhadap beberapa generasi Kontrak Karya itu justru menunjukkan akomodasi Pemerintah terhadap perkembangan ekonomi,” kata Soetaryo Sigit.

(Dikutip dari buku karya Bondan Winarno dengan judul "Bre-X Sebongkah Emas di Kaki Pelangi")

Wednesday, December 1, 2010

Membuat Model Bawah Permukaan 3D dari Data Geolistrik dengan Menggunakan Voxler 2

Saat ini dengan perkembangan di dunia komputasi yang demikian pesat yang sudah merambah ke segala aspek dan penerapannya telah diaplikasikan dalam bidang disiplin ilmu pengetahuan.. Penerapannya sudah sangat luas bahwa hampir semua disiplin ilmu telah menggunakan aplikasi dalam bidang komputasi. Salah satu bidang yang sangat memerlukan bantuan komputasi baik dalam segi pemetaan, perhitungan sebaran dan penggambaran secara visual baik itu secara 2D maupun 3D adalah geofisika. Proses-proses secara komputasi yang sudah dikemas dalam bentuk perangkat lunak (Software) memegang peranan yang sangat penting dalam bidang geofisika dan ilmu-ilmu kebumian lainnya terutama untuk keperluan-keperluan di atas. Untuk seorang geofisikawan dituntut untuk dapat memiliki keterampilan dalam mengoperasikan perangkat-perangkat lunak tersebut.
Saat ini, sudah banyak beredar perangkat-perangkat lunak untuk pemetaan dan pengolahan data geofisika seperti res2inv, res3inv, IP2win, gravmag, mag2dc, mag3d, grav2dc, surfer 9, Voxler 2, rockwork dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan software tersebut sudah dapat juga di download secara gratis via internet. Eksistensi software tersebut dengan segala keunggulannya, menutupi kelemahan software yang lainnya. Patut disadari bahwa tidak ada software yang sempurna. Software tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk itu, seorang geofisikawan harus mampu menguasai beberapa software-software geofisika sehingga dapat mengkolaborasikannya yang mampu menghasilkan suatu model yang akurat.
Salah satu perangkat lunak yang penulis paparkan disini adalah Voxler 2. Voxler 2, sama seperti Surfer 9 merupakan salah satu perangkat lunak keluaran golden software. Voxler 2 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggambarkan model bawah permukaan dan membuat animasi secara 3D. Bahkan, fasilitas-fasilitas yang ditawarkan tidak kalah hebatnya dengan perangkat lunak produk golden software lainnya seperti Surfer 9.
Berikut ini kita akan latihan mengolah data geolistrik dengan menggunakan program voxler 2. Data yang digunakan merupakan data hasil pengukuran di Kab. Barru, Sulawesi Selatan. Jika teman-teman belum punya programnya, silahkan download di situs www.4shared.com/voxler atau datang langsung ke tempat mangkalnya mahasiswa Fisika Bumi UNM di Lab. Fisika Bumi Jurusan Fisika FMIPA UNM, Kampus Parang Tambung.
Sebelum melakukan pengolahan data dengan menggunakan program Voxler 2, maka data hasil pengukuran lapangan terlebih dahulu di olah dengan program lain seperti res2dinv, Surfer 9, M.s. Excel, dan Notepad. Untuk memudahkan dalam pengolahan data, data harus terdiri dari lebih dari satu Lintasan dan lintasan yang satu dan yang lain sebaiknya sejajar. Data yang menjadi masukan program ini memiliki ekstensi dat (*.dat) dengan nama fille “Geolistrikbarru.dat” dengan format sebagai berikut :

Untuk mulai menjalankan program Voxler 2, cukup dengan mendouble klik icon voxler 2 pada dekstop atau Start/program/golden software voxler 2/Voxler 2 sehingga muncul tampilan sebagai berikut :

Untuk membuka file masukan (geolistrikbarru.dat) dengan cara mengklik :
Menu File/Load Data. Akan muncul jendela “Load Data”, Cari alamat file yang akan di input kemudian klik “Open”, klik “OK” pada jendela “Data Import Option”, Lalu klik “OK” pada jendela select Data Columns”, maka file akan muncul pada jendela “Network Window”.
Untuk menampilkan sebaran titik-titik data pengukuran langkah-langkahnya sebagai berikut :
Klik “geolistrikbarru.dat” pada “Network Window”, lalu Klik “ScatterPlot” letaknya dibawah “Graphics Output” pada module Library sehingga muncul tampilan berikut:

Untuk menampilkan “BoundingBox”, langkah-langkahnya sebagai berikut :
Klik “ScatterPlot” pada “Network Window”, lalu Klik “BoundingBox” letaknya juga di bawah “Graphics Output” pada module Library hingga muncul tampilan berikut :
Untuk menampilkan Sumbu XYZ-nya, langkah-langkahnya sebagai berikut :
Klik “BoundingBox” pada “Network Window”, lalu Klik “Axes” letaknya di bawah “Graphics Output” pada module library hingga muncul tampilan berikut :Untuk melakukan proses gridding, langkah-langkahnya sebagai berikut :
Klik “geolistrikbarru.dat” pada “Network Window”, lalu Klik “Gridder” letaknya di bawah “Computational” pada module Library, lalu klik “Begin gridding” pada jendela “Properties gridder”. Tunggu hingga proses gridding selesai.
Untuk menampilkan “IsoSurface” dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini ;
Klik “Gridder” pada “Network Window”, lalu Klik “IsoSurface” letaknya di bawah “Graphics Output” pada module library hingga muncul tampilan berikut :


Jika pengguna belum puas dengan hasil yang diperoleh, maka pengguna dapat Menambahkan objek yang lain yang ada pada kelompok “Graphics Output” pada module library dan memanipulasi tampilan yang ada dengan melakukan pengubahan properties tiap-tiap objek yang ada pada jendela “properties Window”.Tertarik dengan Perangkat lunak yang satu ini…????, Dapatkan sekarang juga…!!!

Sunday, November 7, 2010

PELATIHAN PENGGUNAAN MAGNETOMETER DAN GPS

Kegiatan ini dilaksanakan di Kab. Takalar yang diikuti oleh mahasiswa fisika bumi FMIPA UNM angkatan 2006 dan 2007. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini untuk menambah pengetahuan mahasiswa fisika khususnya fisika bumi dalam penggunaan dan penerapan magnetometer dan GPS dalam bidang eksplorasi geofisika khususnya dalam metode geomagnet. Selain itu juga, kegiatan ini dapat juga menambah pengalaman dan jam terbang mahasiswa fisika bumi dalam melakukan survey lapangan.
Lokasi yang dijadikan tempat praktek pengukuran ini menurut penelitian terdahulu merupakan daerah potensi pasir besi sehingga metode geomagnet sangat cocok digunakan dalam memetakan anomali magnetik daerah tersebut. Alat yang digunakan antara lain meteran, GPS, 2 unit magnetometer dan alat tulis menulis. Pengukuran dibuat dengan sistim grid kemudian diukur medan magnetiknya (Medan observasi, Tobs) dan posisi (koordinat) pada tiap titik - titik pengukuran. magnetometer yang lain digunakan untuk mengukur variasi harian magnetik di base station. Data yang diperoleh merupakan medan magnetik yang dipengaruhi medan magnetik yang berasal dari dalam bumi yang dibangkitkan oleh inti bumi dan pengaruh dari luar yang berasal dari aktifitas matahari. Untuk mendapatkan magnetik yang berasal dari material bawah permukaan yang merupakan target eksplorasi, maka dilakukan beberapa koreksi yakni koreksi IGRF dan koreksi variasi harian. Koreksi IGRF dilakukan untuk menghilangkan medan dari inti bumi sedangkan koreksi variasi harian dilakukan untuk menghilangkan pengaruh medan dari luar yang berasal dari aktifitas matahari. Data magnetik hasil koreksi (Ttotal) kemudian dipetakan untuk mendapatkan anomali magnetiknya.


Mengukuran medan magnetik di titik - titik pengukuran
Penentuan posisi (koordinat) titik - titik pengukuran
Foto bersama para peserta kegiatan pengukuran
Sukses Buat Fisika Bumi FMIPA UNM.....
Jayalah Selalu....